Menjelang 1 April, jumlah aksi untuk menolak diberlakukannya kenaikan harga BBM meningkat. Beberapa bagian dari masyarakat hanya bisa pasrah dan membicarakannya, beberapa bagian lainnya semakin gencar mengumpulkan massa untuk aksi, sementara beberapa bagian lainnya berharap bahwa ini hanya ‘April Mop’

Bandung, 27 Maret 2012 – “Ini informasi rencana kegiatan demo, dari kepolisian” Begitulah kalimat pembuka suatu Broadcast Message (sebuah fitur untuk mengirim pesan secara massal dalam Blackberry Messenger bagi para pengguna Smartphone jenis ini) yang diterima oleh penulis hari Senin pagi tanggal 26 Maret 2012 lalu dari salah seorang informan yang berkediaman di Jakarta. Di isi Broadcast Message tersebut disebutkan 12 demo yang akan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2012. Sebelumnya, informan juga menjelaskan bahwa untuk melakukan demo, para pendemo harus melapor terlebih dahulu kepada polisi sehingga penerima pesan yakin akan kevalidan asal info tersebut. Diberitahukan pula detil info 12 demo yang telah terdaftar akan dilakukan mencakup jam penyelenggaraan demo, lokasi, jumlah partisipan dan nama pimpinan kegiatan demo tersebut.

Dari kedua belas demo yang didaftarkan, beberapa diantaranya telah secara gamblang menyampaikan maksud demo mereka melalui pemberian nama tim yang melakukan demo tersebut. Contohnya : Laskar Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM yang beranggotakan sekitar 100 orang dengan lokasi demo di Gedung DPR/MPR RI dan Gerakan Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM yang beranggotakan lebih kurang 150 orang dan mendaftarkan beberapa lokasi demo yakni di Kementerian Perekonomian, Pertamina Pusat, Istana Negara, dan Kementerian ESDM. Diperkirakan dari 10 demo lainnya, masih ada demo yang berlandaskan pengambilan sikap atas kenaikan harga BBM walaupun tidak disampaikan secara eksplisit dari nama kelompok mereka, namun hingga berita ini ditulis penulis belum melakukan konfirmasi ulang pada pihak yang mampu memberikan konfirmasi yang valid mengenai isi, maksud dan tujuan dari 10 kelompok lainnya melakukan demo.

Dari nama kelompok demo tersebut dapat disimpulkan bahwa minimal 2 dari 12 demo yang didaftarkan untuk dilakukan Senin kemarin, membawa sikap atas kenaikan harga BBM yang akan berlangsung sejak tanggal 1 April 2012 yang akan datang. Beberapa pertanyaan pasti terlintas di benak orang-orang yang mengamati, atau bahkan hanya mendengar isu ini. Ada orang yang bertanya-tanya mengapa BBM naik? Di sisi lainnya ada pula orang yang mempertanyakan mengapa subsidi BBM tidak dipertahankan lagi? Bagaimana nasib buruh yang telah berjuang susah payah untuk kenaikan upahnya akan tetapi semua menjadi terasa sia-sia? Atau mungkin hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan kebijakan tersebut menjadi hal yang dipikirkan oleh masyarakat seperti : Mengapa harus demo?

Hingga tulisan ini dicetak, diperkirakan hari ini jumlah demo akan meningkat beberapa kali lebih banyak, bahkan sejumlah masyarakat yang berbincang pada penulis memprediksi bahwa hari ini akan menjadi hari dengan jumlah demo terbesar selama beberapa tahun terakhir. Bila dihubungkan dengan isu yang membuat jumlah demo meningkat mendekati 1 April, prediksi membengkaknya jumlah demo yang akan dilaksanakan hari ini disebabkan oleh diselenggarakannya rapat paripurna DPR mengenai keputusan akan kenaikan BBM tepat tanggal 27 Maret 2012.

Membahas pro dan kontra kenaikan harga BBM tidak akan ada habisnya. Pihak yang pro dengan kenaikan harga berkeras bahwa ini merupakan hal yang harus dilakukan mengingat naiknya harga minyak dunia dan mempertimbangkan fakta bahwa selama ini subsidi BBM tidak ‘dinikmati‘ oleh masyarakat yang tepat. Sementara di sisi lain, dari beberapa forum sosialisasi massa maupun wawancara pada beberapa narasumber yang dilakukan penulis mengenai kebijakan ini, banyak pihak yang menentang naiknya harga BBM dengan pertimbangan apabila subsidi BBM dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun, BLT hanya diterima oleh anggota masyarakat sangat fakir miskin seperti orang tua, pengemis, yang jumlahnya hanya sekitar 18,5 juta orang sementara kenaikan BBM akan berdampak pada kemiskinan jutaan pekerja informal, buruh upah rendah, prajurit miskin dan bahkan menyebabkan PHK jutaan buruh. “Bila dikatakan subsidi BBM membebani APBN pun, hal sebenarnya yang menjadi beban bagi APBN adalah cicilan hutang, program kerja bodong, korupsi, pemborosan, pembocoran atau kebocoran APBN yang jumlahnya rata-rata 30% setiap tahun“ begitu pernyataan dari Ramadhani Pratama Guna, mahasiswa Teknik Industri ITB angkatan 2007 yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Pergerakan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB. Pengambilan pendapat dari pihak Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB dilandaskan pada peran kemahasiswaan ITB sebelumnya di Badan Eksekutif Mahasiswa-Seluruh Indonesia (BEM-SI) sebagai koordinator kajian energi nasional. Hingga tulisan ini dicetak, penulis mendapat kabar dari seorang narasumber bahwa pada Musyawarah Nasional BEM-SI terdapat pergantian mekanisme koordinator kajian menjadi penggunaan sistem forum namun notulensi resmi dari Munas BEM-SI tersebut belum berhasil penulis dapatkan untuk melakukan konfirmasi akan kebenaran pernyataan narasumber tersebut.

Manakah yang lebih baik? Tentu pertanyaan itulah yang berkecamuk di benak kita semua, terutama bagian masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari diberlakukannya kebijakan ini. Terlepas dari sikap kita (pro, kontra, maupun netral), hal yang perlu diketahui adalah apakah kita telah mengetahui seluk beluk latar belakang maupun dampak yang akan ditimbulkan baik secara global maupun lokal? Rasanya tidak berlebihan apabila merasa cemas pada pengambilan sikap yang tidak didasari oleh pengetahuan yang memadai. Apakah individu maupun kelompok yang bersatu dan melakukan demo tersebut melakukannya atas dasar pengetahuan yang dalam, sistematis dan menyeluruh ataukah ada beberapa bagian dari mereka yang tergerak atau bergerak karena terprovokasi oleh berbagai sudut pandang pemberitaan yang ditampilkan menjelang disahkannya kebijakan tersebut?

“Yah, saya rasa dalam menyikapi isu ini masih banyak orang yang nggak benar-benar tahu mengapa harus naik atau tidak, misalnya apabila pemberitaan di media banyak menyinggung bahwa harus dinaikkan karena kenaikan harga minyak dunia misalnya, banyak orang yang jadi terpaku untuk menyorot dari isu itu, padahal ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk pengambilan kebijakan ini, misalnya dimana posisi dan kemajuan kita ditinjau dari Blueprint Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025, atau membenturkan Letter of Intent (LOI) antara Indonesia dengan IMF dengan konstitusi“ begitu ujar Sausan Atika Maesara salah seorang narasumber yang penulis wawancara.

Menyikapi sebuah isu yang berpengaruh pada hajat hidup orang banyak memang membutuhkan banyak pertimbangan pada pengambilan keputusannya. Semoga walaupun masih banyak bagian dari masyarakat yang tidak meninjau berbagai seluruh faktor tersebut ataupun proaktif untuk mengkaji fakta-fakta yang ada, pemimpin-pemimpin kita yang akan mengambil keputusan berlaku sebaliknya. Kita? Masih ada waktu untuk berdoa agar keputusan terbaiklah yang keluar sebagai ‘pemenang‘. 

Oleh : Levina Lailani Suprapto